Pemerintah Indonesia kini sedang bersiap membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menengok ke belakang, sejarah perpindahan ibu kota pernah terjadi pada 1946 atas saran dari raja Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Seperti apa kisahnya?
Seperti dilansir Pemda DIY dalam akun resmi Twitter miliknya @humas_jogja, disampaikan sejarah singkat momen perpindahan ibu kota kala itu.
“Beberapa bulan setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. Kondisi keamanan Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia pun terancam,” demikian tulis Pemda DIY, seperti yang dilihat detikcom, Jumat (7/1/2022).
Sultan HB IX mengirimkan kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota republik dipindah ke Yogyakarta.
“Tawaran Sultan diterima dengan baik oleh Presiden Sukarno,” lanjutnya.
Ir Sukarto dan Drs Moh Hatta beserta keluarga secara diam-diam menaiki KA dari Jakarta menuju Yogyakarta.
Rombongan tiba di Stasiun Tugu dan disambut Sri Sultan HB IX, KGPAA Paku Alam VIII, Jenderal Soedirman, dan pejabat lainnya.
Tiga lokasi penting di Yogyakarta sebagai ibu kota baru saat itu yakni Gedung Agung, Keraton Yogyakarta, dan Puro Pakualaman.
Gedung Agung saat itu digunakan sebagai kantor sekaligus rumah dinas Presiden RI. Sedangkan kantor dan rumah dinas Wakil Presiden RI berada di gedung sebelahnya yang kini menjadi Kantor Korem 072 Pamungkas.
Kemudian Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman menyediakan perabotan untuk kantor pemerintahan. Selain itu, masyarakat Yogyakarta kala itu juga turut menyumbang tenaga, harta, benda untuk mendukung jalannya proses pemerintahan RI.
“Kondisi kas negara RI yang baru merdeka belum stabil. Pembiayaan pemerintahan pun ditanggung oleh Keraton Ngayogyakarta atas perintah Sri Sultan HB IX,” jelas Pemda DIY.
Lihat juga video ‘Sri Mulyani: Sebentar Lagi Harga Tanah di Ibu Kota Baru Bakal Naik’:
[Gambas:Video 20detik]