atau cari berdasarkan hari
Sejumlah warga antre untuk mendapatkan bantuan beras bansos PPKM di kawasan Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis, 19 Agustus 2021. Pemerintah melalui Kementerian Sosial melanjutkan program Bantuan Beras PPKM tahap 2 dengan penerima sebanyak 8,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa paket 10kg beras. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah melalui Tim Pengendali Bantuan Sosial Non Tunai mulai melakukan uji coba transformasi digital integrasi bansos nontunai. Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Herbin Manihuruk, mengatakan integrasi bantuan sosial merupakan bagian dari agenda reformasi perlindungan sosial.
“Uji coba Transformasi Digital Integrasi Bansos Nontunai bertujuan untuk memperbaiki penyaluran bansos sehingga lebih efisien, tepat sasaran, memudahkan penerima manfaat, dan meningkatkan akuntabilitas,” ujar Herbin dalam keterangan tertulis, Ahad, 21 November 2021.
Herbin mengatakan transformasi digital dan integrasi bantuan sosial ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Uji coba ini salah satunya dilakukan di Desa Tanjungpura, Rajapolah, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu, 20 November 2021.
Uji coba dilakukan untuk mengumpulkan fakta lapangan dan membuktikan apakah skema transformasi yang direncanakan memang memudahkan penerima manfaat, meningkatkan akuntabilitas, dan dapat diperluas secara nasional, dan bersifat jangka panjang.
“Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking),” kata Herbin.
Uji coba akan dilakukan kepada sekitar 2 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) mulai 20 November sampai dengan 12 Desember 2021 di 7 kabupaten/kota. Ketujuh provinsi terpilih, yaitu; Bengkulu Utara, Kota Jakarta Utara, Tasikmalaya, Kutai Kartanegara, Polewali Mandar, Kupang, dan Jayapura.
Dalam uji coba ini, keluarga penerima manfaat (KPM) dapat memanfaatkan bantuan dengan menggunakan financial technology, ‘satu aplikasi bansos melalui tiga moda transaksi baru’, yaitu; kode QR berbasis standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), teknologi pesan singkat USSD/SMS, dan biometrik wajah.
“Pada saat disaksikan transaksinya, seluruh moda yang diujicobakan (QRIS/Biometrik/USSD) dapat lancar digunakan untuk bertransaksi dalam pemanfaatan bansos. Baik KPM maupun penjual menerima informasi yang jelas terkait jenis komoditas dan harga yang dibelanjakan,” kata Herbin.
Adapun program yang disalurkan mencakup; Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, subsidi LPG, dan subsidi listrik. Penyaluran dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing program yang diujicobakan.
Besaran bantuan uji coba per penyaluran adalah sesuai besaran per penyaluran untuk PKH, Rp 200 ribu untuk Program Sembako, Rp 15 ribu untuk subsidi LPG, dan Rp 50 ribu untuk subsidi listrik.
Herbin mengatakan penyaluran uji coba dilakukan dalam dua tahap pada bulan November dan Desember 2021. Nantinya, ia mengatakan KPM dapat memanfaatkan bantuan untuk membeli bahan pangan, isi ulang LPG 3 kilogram, dan/atau membeli token atau membayar rekening listrik di berbagai e-warong (merchant) yang ditunjuk dengan menggunakan moda transaksi pilihan.
Baca: Risma Beberkan 31 Ribu PNS Dapat Bansos, Ganjar Tak Tahu
Kasus Covid-19 di dunia kembali melonjak. Organisasi Kesehatan Dunia mengimbau bahwa untuk membendung wabah, perlu lebih dari sekedar vaksin.
Tempo Media Group © 2017