atau cari berdasarkan hari
Said Aqil Siradj merupakan Ketua Umum PBNU yang menempati peringkat ke-19 dalam daftar 50 tokoh Islam pada tahun 2021. Nahdlatul Ulama (NU) dianggap sebagai organisasi Islam tradisional dengan menekankan pendidikan dan keterlibatan politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan akan mengikuti aturan pemerintah ihwal jadwal Muktamar NU yang rencananya digelar pada 23-25 Desember 2021.
“Saya ikut pemerintah, kalau memundurkan atau tidak mengeluarkan izin. Katanya mau ada PPKM level 3. Panitia akan taat pemerintah,” ujar Said Aqil Siradj, Kamis, 18 November 2021.
Menurut dia, hingga kini persiapan Muktamar NU juga masih belum 100 persen. Masih banyak yang belum diselesaikan termasuk lokasi muktamar di Provinsi Lampung. “65 persen (persiapan Muktamar NU), masih banyak (yang belum diselesaikan untuk persiapan Muktamar NU). Aula saja belum jadi,” tutur Said Aqil.
Ihwal sejumlah calon yang santer dikabarkan maju termasuk dukungan dari sejumlah PCNU di Jawa Timur kepada calon lain, ia mengatakan, tidak apa-apa.
Sejumlah nama disebut-sebut akan meramaikan bursa calon Ketua Umum PBNU. Calon yang dikabarkan maju adalah Said Aqil Siradj yang menjabat sebagai Ketua Umum PBNU saat ini. Ia menyatakan tidak keberatan jika diajukan lagi menjadi calon Ketua Umum PBNU untuk ketiga kalinya.
Nama lainnya ialah Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya. Saat ini Gus Yahya menjadi Katib Aam PBNU.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada 24 Desember 2021. Ia menuturkan kebijakan tersebut akan berjalan selama kurang lebih satu pekan, yakni hingga 2 Januari 2022.
Sementara agenda Muktamar NU, PBNU berencana menunda penyelenggaraan yang semula dijadwalkan pada 23-25 Desember 2021. Pelaksanaan agenda lima tahunan tersebut rencananya mundur menjadi 31 Januari 2022 dengan lokasi tetap di Provinsi Lampung.
Baca juga: Muktamar NU Bakal Ditunda, Tidak Jadi Digelar Desember 2021
Jokowi melantik Letnan Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KSAD. Dudung pernah jadi pembicaraan saat mengomentari keberadaan FPI.
Tempo Media Group © 2017